DPD LP2TRI Sumbar, Fauzi Juanda: Berikan Keadilan Terhadap Karyawan PT. BTMS

Kota Solok – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD LP2TRI) Provinsi Sumatera Barat Fauzi Juanda telah terjadi mogok kerja karyawan PT. Bukit Tinggi Mandiri Sejahtera. Bertempat di Jalan Batu Laweh, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat, Kamis (20/08/2020) Pagi.

Dalam hal ini Fauzi Juanda mengatakan, adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan manajemen PT. Bukit Tinggi Mandiri Sejahtera terhadap Hak – hak karyawan yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Diantara penyalahgunaan kewenangan yang justru ditutup – tutupi dan melibatkan inner circle, baik sebagai pelaku maupun sebagai aktor yang berperan membangun skenario untuk menutup – nutupi kasus agar tidak terbongkar.

Diduga status dan legalitas karyawan di dalam perusahaan tidak sesuai dengan standar hidup layak seperti yang tertuang dalam Undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dilandasi oleh Undang – undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja sesuai dengan dasar negara Indonesia Undang – undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, ujarnya Fauzi Juanda saat di wawancara oleh awak media.

Oleh karena itu, Fauzi Juanda menyampaikan, diduga peraturan perusahaan yang dapat menguntungkan perusahaan tetapi tidak memperhitungkan keamanan, keselamatan dan kesehatan karyawan dalam bekerja sesuai dengan Undang – undang no 21 tahun 2003 tentang.

“Pengesahan ILO Convention no. 81 Concerning Labour Inspection in Industry And Commverce Konvensi ILO no. 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan”. Diduga tidak adanya kesejahteraan karyawan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang.

“Penyelenggaraan program jaminan pensiun” yang dilandasi oleh Undang – undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.

Undang – undang nomor 40 tahun 2004 tentang “Sistem jaminan sosial nasional” sesuai dengan peraturan pemerintah no 85 tahun 2013 tentang “Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang. Selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial”, tuturnya.

Oleh sebab itu, Fauzi Juanda mengatakan diduga terjadinya pembohongan publik mengenai ketidak terbukaan administratif perusahaan sesuai dengan Undang – undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Diduga tidak adanya ahli keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang memiliki resiko tinggi dan memiliki karyawan lebih dari 100 orang karyawan, sesuai dengan Undang – undang No 1 tahun 1970 tentang “keselamatan kerja”.

Melihat bahwa berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan tersebut merupakan sebuah modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang zhalim, licik dan rakus, ujarnya dengan nada tegas Fauzi Juanda.

Fauzi Juanda mendesak Kepala Dinas Tenaga kerja (Disnaker) Kota Solok agar melaksanan tugas pokok dan tugas wajib pemerintah untuk menyelesaikan setiap lini yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam ruang lingkup, pangkasnya.