Kasus Korupsi Hotel Balairung Mulai Terkuak

Pro kontra terkait pengelolaan Hotel Balairung milik Pemprov Sumatera Barat, akhirnya harus berurusan dengan hukum. Apa yang selama ini menjadi aduan masyarakat terus diselidiki Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar.

Ada dugaan korupsi terkait biaya operasional Hotel Balairung. Agar terungkapnya kasus ini polisi sudah memeriksa 21 orang saksi, itupun setelah petugas mendalami dokumen dan keterangan saksi. Tidak tertutup kemungkinan polisi memanggil beberapa kepala daerah untuk dimintai keterangan.
Direktur Reskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta, mengatakan pihaknya saat ini memang tengah mendalami dokumen dan keterangan saksi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Sampai saat ini, belum satu pun kepala daerah kabupaten/kota yang ikut sebagai pemegang saham Hotel Balairung dipanggil sebagai saksi.
“Sementara ini, kami belum ada jadwal dalam waktu dekat untuk memanggil kepala daerah sebagai saksi dalam kasus ini. Sebab, kami masih mendalami dokumen dan keterangan saksi-saksi yang lain,” ujar Margiyanta, dikutip dari Haluan, Selasa (19/2/2019).
Namun, Margiyanta menegaskan, untuk melengkapi proses perkara ini tidak tertutup kemungkinan untuk memanggil beberapa kepala daerah, itupun menurut Margiyanta tergantung kebutuhan. “Sekarang yang sudah kami periksa adalah staf Pemprov Sumbar; direksi, komisaris, dan pegawai PT Balairung Citrajaya Sumbar selaku BUMD pengelola Hotel Balairung di Jakarta,” ujarnya.
Berkemungkinan, polisi akan menyasar para pemegang saham PT Balairung. Pemegang saham di sini menurut Margiyanta adalah mereka yang hadir saat rapat umum pemegang saham (RUPS).
Sementara sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno telah membantah kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan hotel milik Pemprov Sumbar yang dikelola oleh BUMD PT Balairung Citrajaya Sumbar tersebut. Irwan menilai, minimnya kontribusi hotel yang terhadap pemasukan daerah, tidak dapat menjadi pijakan untuk memberi cap bahwa hotel tersebut memiliki manajemen yang buruk.
“Terkait dugaan itu, saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Saya tidak akan mengintervensi. Namun, kita harus menelaah dulu, inti persoalannya itu di mana. Memang, selama ini Hotel Balairung hampir tidak memberikan deviden untuk kas daerah. Akan tetapi, bukan berarti kita bisa bilang kalau hotel itu merugi,” ujarnya, Kamis (3/1/2019) lalu.
Kata Irwan, Hotel Balairung selama ini memang tampak merugi. Namun secara bisnis, Hotel Balairung justru dalam keadaan untung. Hal itu dapat terlihat dari tingkat okupansinya yang terbilang tinggi, yakni selalu di atas 60 persen dari total kamar yang tersedia.
“Nah, jadi kenapa secara keuangan kelihatannya merugi? Pertama, Gedung Balairung yang sekarang menjadi hotel itu, saat awal dibangun tahun 2007 dimaksudkan untuk menjadi gedung kantor dengan investasi besar. Seperti halnya kalau kita bangun rumah sendiri, dibangun sebagus mungkin. Dindingnya tinggi, temboknya tebal, lantainya tebal, dan sebagainya. Ternyata pada 2009, lewat Perda, diubah menjadi hotel,” pungkas Irwan.
Sumber: Haluan

Facebook Comments

BACA JUGA  Kabut Asap Melanda Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota