Kegagalan DID Memperlebar Defisit

SAWAHLUNTO SUMBAR INDEKSNEWS Defisit APBD Kota Sawahlunto tahun 2020 diperkirakan semakin melebar akibat pemerintah daerah gagal mendapat kucuran Dana Insentif Daerah (DID) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada APBN Tahun 2020. Jumlah kegagalan penerimaan DID untuk Kota Sawahlunto diperkirakan berjumlah Rp 35 Milyar

Diperkirakan defisit APBD Kota Sawahlunto tahun 2020 sebelum penyesuaian mencapai angka sekitar Rp 140 Milyar. Sementara itu, Plafon Anggaran Sementara APBD Sawahlunto Tahun 2020 disepakati berkisar Rp 650 Milyar.

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan Proyeksi Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kota Sawahlunto Tahun 2020 diperkirakan berjumlah sekitar Rp 391 Milyar ditambah proyeksi penerimaan DAK Fisik berjumlah sekitar Rp 59 Milyar dengan penerimaan dana bagi hasil berjumlah sekitar Rp 3,6 Milyar.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Menetapkan Untuk tahun 2020, batas maksimal defisit APBD dipatok di antara 4,5% sampai 3,5% dari pendapatan daerah tergantung pada kategori KFD dari daerah terkait.

Defisit adalah sebuah istilah lazim terdengar dalam kas keuangan pemerintah daerah. Defisit APBD terjadi sebab target pembiayaan tidak tercapai memenuhi belanja pembangunan.

Defisit APBD bisa juga terjadi karena kondisi kas keuangan daerah tidak menunjukan jumlah sesungguhnya atau kurang. Faktor lain penyebab Defisit adalah akibat metode atau cara pembiayaan yang membuat terjadinya defisit

Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang

Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Elfia Rita Dewi mengatakan belum dapat memastikan besaran angka defisit APBD Sawahlunto Tahun 2020. Ia memperkirakan jumlah Defisit APBD 2020 akan semakin besar dengan kegagalan pemko mendapat Dana Insentif Daerah (DID) Kementerian Keuangan pada APBN tahun 2020.

Tidak tercapainya target pembiayaan tersebut, dikatakan Dewi akan menggangu program kerja pemerintah daerah yang telah direncakan sebelumnya.

” Pemko sudah mengirimkan nota pengantar RAPBD Tahun 2020 ke DPRD pada hari Kamis yang lalu. Pemko berjanji, hari Senin depan akan memasukan pembahasannya. Jadwalnya memang sedikit telat, sebab Dewan sudah minta diajukan di awal Oktober lalu. Namun hal ini dapat kita maklumi, sebab, banyak kegiatan yang perlu disesuaikan akibat Defisit anggaran,” ujar Elfia Rita Dewi dijumpai di Kantor DPD Golkar Sawahlunto, Pasar Remaja, Sabtu (19/10)

Elfia Rita Dewi menyoroti kinerja pemerintah daerah dengan kegagalan mendapatkan kucuran DID dari Kementerian Keuangan dalam APBN 2020 dengan angka berkisar Rp 35 Milyar. Menurutnya, kegagalan tersebut menandakan perlunya perbaikan kinerja dengan melengkapi kriteria kinerja di SKPD terkait yang menjadi syarat penerimaan DID.

Prestasi meraih Dana Insentif daerah tersebut harusnya berlanjut, sebab, Pemko Sawahlunto sudah mendapat kucuran DID sebesar Rp 22 Milyar dari APBN tahun 2019. Apalagi dengan status laporan keuangan Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI wajar tanpa pengecualian ( WTP) yang disandang Pemko di tahun 2019, Pemko Sawahlunto sudah lolos kriteria utama daerah penerima DID, namun gagal memenuhi kriteria kinerja.

“Dana DID ini sangat berdampak terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sawahlunto. Tentunya ini sangat disayangkan! Dewan nanti akan menanyakan penyebab kegagalan itu dan kedepan akan melakukan kontrol agar DID ini dapat kita raih kembali ditahun tahun selanjutnya,’ ungkapnya

Menurut Elfia Rita Dewi, untuk menutupi defisit APBD diperlukan upaya meningkatkan potensi pendapatan daerah lainnya. Misalnya, dengan mendapatkan kucuran dana aspirasi dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Anggota DPR RI.

” Dengan adanya dua wakil Sawahlunto di DPRD Sumbar dan satu di DPR RI yaitu, Pak Darul Siska, semoga dapat meringankan beban pemerintah daerah dengan dana aspirasi dewan atau program program pemerintah provinsi dan pusat lainnya,” ujar Dewi

Defisit APBD tentunya perlu penyesuaian dengan pemangkasan anggaran dan kegiatan dengan skala prioritas khususnya pada anggaran publik dan kegiatan yang menunjang visi misi pemerintah daerah. Pemangkasan anggaran terjadi diseluruh SKPD, termasuk pada Dana Aspirasi Pokok Pokok Pikiran DPRD yang berjumlah sekitar Rp 30 milyar.

Dewi mengatakan Pokir DPRD merupakan saluran aspirasi masyarakat yang diatur dalam perundangan undangan. Menurut Dewi, DPRD hanya mengusulkan kepada pemerintah daerah. Sementara, eksekusi kegiatan menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai pengguna dan sebagai penanggung jawab anggaran

” Kegiatan Pokir itu dilaksanakan atau tidak itu kewenangan pemerintah daerah. Kegiatan Pokir tersebut tentu perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dewan hanya mengusulkan kegiatan tersebut. Kami berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih selektif dalam melakukan penyesuaian anggaran dengan skala prioritas,” jelas Dewi

Persyaratan daerah penerima DID tahun 2020 dibagi menjadi (Kriteria Utama) yang terdiri dari Opini BPK, adanya eBudgeting, eProcurment, ePlaning serta serta ketersediaan PTSP.

Setelah kriteria utama sudah terpenuhi maka kewajiban Pemerintah adalah untuk Pemenuhan (Kategori Kinerja) yang persyaratannya adalah:
Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, Pelayanan Dasar Pendidikan, Pelayanan dasar kesehatan, Pelayanan dasar publik, Infrastruktur, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum Pemerintahan, Peningkatan Ekspor, Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Sampah Plastik.

Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto Drs Mukhsis MM mengatakan pemenuhan kategori kinerja dimaksud sebagai syarat mendapatkan DID dinilai adalah kinerja pada tahun 2018. Muksis mengakui kinerja pemerintah daerah sedikit menurun di tahun tersebut sebab tengah berlangsung Pilkada Sawahlunto.

“Penilaianya adalah indikator kinerja di tahun 2018. Ditahun itu Kota Sawahlunto sedang menghadapi Pilkada. Dan di tahun 2018 itu, Walikota Sawahlunto ada tiga orang yaitu Pak Ali Yusuf, Pak Abdul Gafar dan Pak Deri Asta,” ujar Muksis

Kegagalan DID tahun ini dikatakan Muksis memang menambah beban keuangan daerah. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat kita menyerah dan patah semangat. Dikatakan Muksis, saat ini Pemko Sawahlunto tengah berupaya agar Sawahlunto masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Usulan Sawahlunto masuk dalam RPJMN sebagai KSN dan KSPN terkait erat dengan penetapan Sawahlunto sebagai kota warisan budaya dunia UNESCO yang dikukuhkan di Baku Ajerbaizan beberapa waktu lalu.

” Mudah mudahan usaha ini berhasil, Pak Deputi di Bappenas juga sudah berjanji memasukan Sawahlunto dalam RPJM 2020. Ini akan berdampak positif, khususnya pada pembiayaan infrastruktur di kota kita, dimana pekerjaannya akan ditangani langsung Kementrian Pekerjaan Umum melalui Peraturan Presiden (Perpres) DAK Penugasan,” ujar Muksis

Muksis menjelaskan, pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan infrastruktur jalan yaitu pembangunan lanjutan Jalan Pondok Kapur – Muaro Kalaban.

Muksis mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan Detailed Engineering Design (DID) proposal pembangunan normalisasi Sungai Batang Lunto.

Facebook Comments

Loading...
loading...