LBH Padang Gugat PT Geominex Sapek dan Gubernur Sumatera Barat.

LBH Padang menggugat PT Geominex Sapek dan Gubernur Sumatera Barat terkait kerusakan lingkungan yang terjadi pada bekas tambang yang tidak kunjung dipulihkan sesuai aturan perundang-undangan. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini disampaikan oleh LBH Padang ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Selasa (19/2/2019) dengan nomor registrasi: 27/Pdt.G/2019/PN Pdg.
Menurut Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra, gugatan ini dilakukan karena PT Geominex Sapek dinilai telah melanggar Pasal 96 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kerusakan lingkungan akibat operasi produksi penambangan emas di wilayah bekas IUP PT. Geominex Sapek tidak kunjung dipulihkan oleh perusahaan sesuai dengan aturan,” ujar Wendra, Rabu (20/2/2019).
Wendra menegaskan, penambangan yang dilakukan oleh PT Geominex Sapek selama beroprasi telah mengakibatkan terkikisnya daerah sempadan sungai, munculnya lubang-lubang di badan dan bibir sungai serta pelebaran sungai Batang Hari di Nagari Lubuk Ulang Aling Kabupaten Solok Selatan yang membahayakan kehidupan masyarakat.
“Perusahaan wajib menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukan,” kata Wendra.
Wendra menjelaskan, reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sementara, sebelumnya Gubernur Sumatera Barat telah mencabut IUP PT. Geominek Sapek berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 544-859-2017 bertanggal 27 Oktober 2017. Namun hingga saat ini, tidak ada upaya pemulihan lingkungan berupa reklamasi dan pascatambang yang semestinya dilakukan oleh PT. Geominex Sapek dan diawasi oleh Gubernur Sumbar.
“Kewajiban ini diatur secara jelas dan terang di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010,” pungkas Wendra.

Facebook Comments

BACA JUGA  Kejari Pesisir Selatan Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana Umum Selama 2019