Tidak ber-KTP Padang, Petugas Posko Covid-19 Larang Ketua KPU Sumbar Bertugas ke Kota Padang

KPU
Sebuah postingan Facebook terkait Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) Amnasmen, tentang peristiwa saat pemeriksaan Petugas di Posko COVID-19 Lubuk Peraku, Kota Padang tersebar luas di media sosial.

Postingan di akun facebook atas nama Rita Sumarni, dengan kata-kata pada postingan, “MENGAKU KETUA KPU SUMBAR TAPI TIDAK ADA SURATNYA SATUPUN DENGAN DATA DAN SURAT JALANNYA DARI KPU SUMBAR KTP NYA SOLOK TIDAK DIBOLEHKAN MASUK PADANG DIA MELAWAN PETUGAS COVID 19 POSKO LUBUK PERAKU PADANG”.

Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) Amnasmen angkat bicara terkait videonya tersebut. Menurutnya, video tersebut di-posting oleh seseorang tentang peristiwa saat dirinya diperiksa di Posko Covid-19 Lubuk Peraku, Kota Padang, pada Rabu (13/5/2020).

Ia menjelaskan kronologis bahwa, dalam situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II di Sumbar, dirinya bolak-balik antara Solok dan Padang, untuk tetap bisa hadir dan masuk kantor 2 atau 3 kali dalam seminggu.

“Saya berangkat dari Solok menuju Padang dan sesuai standar Covid-19, saya dan juga sopir selalu memakai masker semenjak berangkat dari rumah,” ujarnya saat dihubungi Indeksnews Sumbar.

Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, ia sampai di Posko Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 Lubuk Peraku. Seperti biasanya, ia turun dari mobil, menuju tempat cuci tangan untuk dibersihkan kemudian melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan petugas memberitahukan dan memperlihatkan suhu tubuh saya 36.3 derajat celsius dan demikian juga proses yang dialami supir.

“Pada saat pemeriksaan petugas juga menanyakan tujuan, lalu saya jawab dalam rangka dinas di KPU Sumbar dan saya dengan kendaraan dinas. Pemeriksaan selesai, kami kembali menaiki mobil dan antri untuk keluar jalur pemeriksaan dan melanjutkan rencana menuju Padang,” ujarnya.

“Namun saat mobil baru mulai jalan, tiba-tiba dari arah depan mobil di berhentikan oleh seorang ibu-ibu petugas posko. Saya disuruh periksa dan saya jawab bahwa kami sudah melakukan pemeriksaaan dan dengan satu teriakan kemudian di tanyakan kepada petugas pemeriksaan, apakah saya sudah diperiksa dan dijawab petugas pemeriksa bahwa saya sudah selesai diperiksa,” tambahnya.

Pada awalnya mobil sudah dipersilahkan jalan oleh petugas lain, namun ibu-ibu petugas yang bersangkutan, kembali menyuruh turun dan menanyakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kemudian, saya menyerahkan KTP, dan melihat KTP saya dari Kota Solok, ibu-ibu petugas tersebut menyatakan saya tidak bisa masuk Kota Padang.

“Saya sudah menjelaskan saya Dinas di Padang sebagai Ketua KPU Sumbar. Namun terjadi dialog yang kurang baik ketika yang bersangkutan meminta surat tugas,” ujarnya.

Amnasmen menyebut, ia sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak bawa surat tugas, karena ini pemberlakuan baru dan ia menjanjikan nanti sore waktu kembali akan membawa surat tugas, dan sementara ditawarkan dengan meninggalkan KTP.

Namun Ibu-ibu petugas tersebut dengan arogan tetap mengatakan tanpa surat tugas tidak bisa masuk Kota Padang.

“Silahkan catat nama saya dan laporkan pada atasan saya atau Walikota, jangan mentang-mentang Ketua KPU bisa seenaknya,” ujar Petugas tersebut.

Hingga akhirnya seorang petugas anggota Polisi Militer menerima KTP-nya, untuk ditinggalkan dan dibuatkan tanda terima kemudian diserahkan padanya.

Namun ibu-ibu petugas tersebut, tetap menyampaikan kata-kata yang tidak pantas yang sebelumnya saya terpancing untuk berdebat.

Tanpa seizin Amnasmen kejadian tersebut direkam oleh rekan ibu-ibu petugas tersebut, itu ia ketahui setelah adanya postingan Facebook seseorang yang diberitahu beberapa teman pada saya sore harinya.

“Dari postingan Facebook atas nama Rita Sumarni tersebut, saya merasa yang bersangkutan menyalahgunakan KTP yang saya tinggalkan dan juga rekaman tersebut untuk kepentingan pribadinya di Facebook, saya merasa yang bersangkutan dengan sengaja menyerang kehormatan saya,” katanya.

Kepala BPBD Kota Padang Barlius menanggapi hal tersebut, menurutnya itu hanya kesalahan dalam komunikasi saja, ia juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada petugas yang bersangkutan.

“Mungkin cara meminta KTP-nya yang tidak tepat, saya sudah hubungi ibuk Rita Sumarni untuk menghubungi pak Amnasmen, ia juga mengaku punya hubungan baik dengan kakak pak Amnasmen,” katanya.

Barlius menyebutkan, bagi warga yang tidak ber-KTP Kota Padang, jika ingin ke Kota Padang saat ini, harus memiliki surat tugas dari instansi masing-masing, jika tidak ada harus meninggalkan KTP-nya di Posko Pemeriksaan.

 

Facebook Comments

BACA JUGA  Mahyeldi Ansharullah Buka Lomba MTQ Ramadhan Online antar Pelajar dan Mahasiwa