Rico Alviano : Lebih Rp 7 Trilyun APBD Sumbar 2020, Sawahlunto Nyaris Tak Kebagian!

SAWAHLUNTO SUMBAR INDEKSNEWS Pemerataan pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah. Jika infrastruktur memadai maka kegiatan ekonomi juga akan berjalan dengan sendirinya.

Dalam Kebijakan Umum Prioritas Plavon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang telah disepakati Gubernur dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat nyaris tidak ditemukan mata anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto.

Hal itu diungkapkan Rico Alviano ST Anggota Komisi IV DPRD Propinsi Sumatera Barat dalam kegiatan Reses Masa Sidang III DPRD Provinsi Sumbar di Desa Kolok Mudiak Kota Sawahlunto, Minggu, (3/11)

” Saya mencoba meminta data-data, tujuan supaya saya tahu apa-apa saja yang menjadi kegiatan kerja OPD OPD saya, yang menjadi mitra kerja saya di Komisi IV terutama di Dapil 6 Daerah Pemilihan Saya. Setelah Saya mendapatkan data KUA PPAS APBD Tahun 2020. Untuk Kota Sawahlunto kita tidak kebagian apa-apa,” ujar Rico Alviano

“Saya sangat kaget! Apalagi Sawahlunto sekarang telah mendapat Anugerah sebagai kota warisan dunia dari UNESCO. Seharusnya, perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lebih besar kepada Kota Sawahlunto,” bebernya

Rico Alviano menceritakan bahwa dirinya berjuang keras untuk mendapatkan anggaran belanja pembangunan untuk Kota Sawahlunto. Ketimpangan dan ketidak-adilan terjadi sangat jelas dalam pembagian porsi APBD yang lebih terplot untuk daerah lain.

Dalam rapat kerja, Rico mengaku harus terlibat perang mulut dengan kepala Dinas PUPR dan PSDA Provinsi Sumatera Barat.

“Dalam hal ini saya memang harus berjuang lebih keras. Karena kegiatan-kegiatan yang dimasukkan dalam KUA PPAS, tersebut memang tidak ada untuk pembangunan di Kota Sawahlunto,” ujarnya

Rico mengatakan, Dalam plavon anggaran sementara APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 7 triliun, pembangunan lebih banyak ke daerah daerah lain di luar Kota Sawahlunto.

“Mungkin ini sebagai cerminan kita nantinya, dengan keterwakilan kita di Provinsi untuk mengawal dan memantau serta membawa APBD Provinsi ini ke daerah kita,” imbuhnya

Rico mengatakan ia berjuang untuk mendapatkan dana APBD murni untuk dapat di alokasikan di Kota Sawahlunto khususnya untuk belanja infrastruktur. Sedangkan dana Pokir Dewan yang berjumlah Rp 7 Milyar akan dibahas bersama sama dengan masyarakat melalui kegiatan reses.

Rico mengatakan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat telah menyetujui pembanguan Embung di Kanagarian Kolok dengan skala besar dengan anggaran sekitar Rp 5 – Rp 8 Milyar. Keberadaan Embung ini sangat penting sebab sekitar 70 persen lahan pertanian di Kolok masih mengandalkan Sawah Tadah Hujan

Diharapkan dengan adanya Embung, kegiatan sektor pertanian tidak hanya mengandalkan air hujan. Jika sawah dalam satu tahun bisa panen 1 atau 2 kali, Dengan adanya saluran irigasi yang baik diharapkan panen bisa sampai tiga kali dalam setahun.

“Alhamdulillah! Permintaan kita disetujui oleh Dinas PSDA dan saya diberikan arahan oleh Kepala Dinas untuk mencari tempat Embung akan dibangun dan mereka dalam waktu dekat akan melakukan Design Investigasi Survey,” jelas Rico

Rico Alviano menambahkan Pemprov Sumbar melalui Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat juga telah menyetujui di anggaran perubahan nantinya untuk pembangunan lanjutan pembangunan jalan Kolok – Sangkarewang dengan nilai sekitar Rp 15 Milyar.

Ia berharap aspek legal pembanguan Embung dan jalan tersebut seperti pembebasan lahan dapat segera rampung dengan bantuan peran serta Niniak Mamak Kanagarian Kolok, sehingga kegiatan tersebut tidak gagal terlaksana.

Selain itu, Rico Alviano juga akan mengalokasikan dana Pokir Dewan untuk pembangunan Masjid di Kolok dan Pembangunan Kantor KAN Kanagarian Kolok.

“Pada kesempatan ini, kita bersama-sama dengan tujuan membangun kampung halaman membangun kota Sawahlunto meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya ingin dengan adanya usulan usulan kegiatan hari ini dapat menjadi pokok-pokok pikiran yang akan dimasukkan ke dalam RKPD di tahun yang akan datang,” pungkasnya

Facebook Comments

Loading...
loading...