Wakil Bupati Pessel di Penjara Terkait Kasus Pengrusakan Mangrove adalah “HOAKS”!

Padang, Indeksnews.com – Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar di vonis hukuman selama satu tahun penjara atas kasus dugaan pengrusakan kawasan hutan mangrove di Kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan.

Meski demikian, majelis hakim tidak memerintahkan untuk melakukan penahanan badan terhadap terdakwa. Namun atas vonis tersebut, Rusma Yul Anwar langsung menyatakan banding kepada majelis hakim.

“Saya akan banding” kata Rusma Yul Anwar usai mendengar putusan majelis hakim.

Putusan di bacakan Ketua Majelis Hakim Gutiarso di dampingi hakim anggota Agus Komarudin dan Khairudin dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negri Kelas 1A Padang, Jumat 13/3/2020.

Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan denda Rp. 1 Milyar dengan subsider 3 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Gutiarso.

Putusan majelis lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pessel. Tim JPU Agung Susanto Cs sebelumnya menuntut terdakwa Rusma Yul Anwar dengan hukuman 4 tahun penjara.

Selain lebih rendah, terdakwa juga dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 98 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, majelis hakim menilai terdakwa telah terbukti melanggar pasal 109 Undang-undang nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dakwaan kedua JPU.

Hal-hal yang meringankan Rusma Yul Anwar adalah karena tidak pernah dihukum penjara. Serta telah lama mengabdi pada negara dan pertimbangan keluarga.

Penasehat hukum (PH) terdakwa, Vino Oktavia menilai keputusan hakim tidak sesuai dengan dakwaan dan persoalan yang diperkarakan dalam kasus tersebut. Menurutnya, hakim lebih mengedepankan opini dalam memutuskan perkara dan tidak berdasarkan pendapat para ahli dan fakta-fakta dalam persidangan.

“Tidak disinggung soal itu. Soal kemitraan perhutanan sosial juga tidak disinggung majelis hakim. Nanti di memori banding akan kami sampaikan,” tuturnya.

BACA JUGA  Dicari Gubernur Sumatera Barat Hilang Sejak Didemo Mahasiswa

Menurutnya, dalam memutuskan hakim tidak mengacu pada dakwaan JPU yang menyoal tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Sedangkan hakim memutuskan perkara berdasarkan dokumen Amdal.

Vino juga menambahkan bahwa beredarnya berita yang menyatakan terdakwa dipenjara karena melakukan kerusakan mangrove adalah bohong dan tidak benar atau hoaks. Terdakwa dipenjara dengan pidana 1 tahun dan denda 1 milyar atau subsider 3 bulan karena terdakwa terbukti melanggar Pasal 109 UUPL karena melakukan kegiatan dan/atau usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan.

Saat persidangan, ratusan warga Pessel datang memberikan dukungan moral pada pria yang juga menjabat sebagai wakil bupati itu. Tidak ada aksi apa pun dari warga. Keadaan terlihat sangat kondusif.

Warga menilai, persoalan yang menimpa Rusma Yul Anwar itu syarat muatan politik. Sebab, dalam suratnya pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bupati Hendrajoni melaporkan 4 orang dengan persoalan yang sama.

Ke-4 orang itu antara lain, Wakil Gubernur Nasrul Abit, Mantan Kapolres Pessel, AKBP Deni Yuhasdi, Pengusaha Yogan Askan. Akan tetapi, yang sampai ke meja persidangan hanya Rusma Yul Anwar.(Kay)

Facebook Comments